Transparansi dalam Pembahasan RUU Migas

Kadang kala kita tidak ingin melakukan kejujuran demi sebuah kepentingan. Sebenarnya sikap seperti itu sama saja dengan mewariskan kebodohan abadi bagi anak negeri. Dan itu berarti anak dan cucu anda akan terus selamanya larut dalam kebodohan. Lingkup kerja sebagian besar anggota dewan adalah amanah konstitusi dan amanah hati nurani. Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tugas utama para anggota dewan.

Baiklah, kita kaji lebih jauh dengan hati telanjang.

Begini,

Salah satu persoalan yang membelit pembahasan RUU Migas adalah dibentuknya badan usaha yang khusus menangani kegiatan dari ujung ke ujung yang terkait dengan usaha migas. Badan ini nantinya akan bertanggung jawab secara langsung pada Presiden. Akan tetapi, seperti halnya sejenis dedemit, badan usaha ini akan setara dengan BUMN dengan struktur kementerian. Keanehan lainnya adalah BUK Migas ini tidak ada ubahnya dengan yang telah lewat dan dibubarkan. BP Migas adalah generasi terdahulu. BP Migas berada di dalam jaman yang sama dengan Petral saat masih beroperasi.

Curiga itu boleh dan berpendapat juga dilindungi konstitusi.

BUK adalah usulan DPR, bukan jenis makhluk yang disodorkan oleh pemerintah. Maka ada pertanyaan, mengapa DPR yang memberi usulan? Kalau berpikir buruknya, apakah BUK itu nantinya tidak menjadi kemenyan yang dihisap oleh dedemit?

Sebetulnya jika ada yang curiga itu ya sudah sewajarnya. Karena RUU Migas telah berada di Badan Legislatif sejak 2015 dan sampai sekarang belum ada kepastian pembahasan. Kata orang, Badan Legislatif sedang mengharmonisasi sejumlah aturan yang tercantum dalam RUU.

Harmonisasi itu apa sih, Mit? Harmonisasi adalah upaya yang dilakukan agar selaras dengan aturan yang lebih dulu ada. Mengkaji dan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. (teori).

Prakteknya adalah apakah ada transparasi untuk membentuk Badan Legislatif?

Siapa yang menjadi anggotanya?

Berdasarkan apa dia diangkat sebagai anggota Baleg DPR RI?

Dua hal itu penting. Karena selama ini memang gelap. Untuk periode 2015-2019, ketua Badan legislatif berasal dari Gerindra, dengan wakil ketua dari PAN, Demokrat dan Golkar. Pimpinan kolektif lebih banyak berasal dari partai oposisi. Dan saya minta anda semua legowo jika pembahasan masih lelet. Karena anda tahu bagaimana kerja dari partai di luar lingkar pemerintah, kan?

Itu keanehan yang lain. 2015 ke 2017 bukan waktu yang pendek. BH Transparan (Badan Harmonisasi Tranparan) seharusnya mejadi prinsip yang mendasar. Alasan sebenarnya sederhana, jika mengemban amanat UUD 1945, dalam waktu singkat pasti akan ada solusi. Berbeda jika kepentingan golongan atau pribadi sudah turut menyelinap di sela-sela paha.

Artinya begini, badan usaha yang baru atau akan dibentuk untuk mengurusi migas dari hulu ke hilir sudah seharusnya berada di bawah penguasaan dan pengawasan negara. Susahnya definisi “dibawah penguasaan dan pengawasan negara” ini yang tepat itu seperti apa?

Sebuah BUMN?

Melahirkan kembaran Pertamina?

Reinkarnasi BP Migas?

Menghidupkan Petral?

Membuat satu kementerian khusus? Yang sudah jelas akan dibawah Presiden dan diawasi oleh lembaga yang lain.

Memang ada yang merasa akan dicurigai, maka dari itu akhirnya dia berkata apabila BUK Migas akan terdiri dari beberapa unit yang terpisah. Saya bayangkan lagi betapa ribetnya… Maksudnya begini, unit yang terpisah jelas nantinya akan menambah pelik masalah birokrasi, sedangkan kita dipacu untuk cepat. Dan lagi unit yang terpisah belum tentu juga lepas dari kepentingan. Satu orang dapat saja menempatkan lima begundal dalam lima episode yang seolahtidak terkait satu sama lain. Ibarat lendir siput dipaksa lari secepat siput.

Menurut saya sebagai Presiden Republik Wit Asem.

Cara sederhana membuka kebuntuan yang ada dalam Badan Legislatif (yang entah bagaimana cara dan mekanisme DPR membentuk satuan ini) adalah meminta Presiden mengangkat seorang menteri khusus menangani hilir dan hulu migas.

Tarik ulur tentang jenis usaha dan repotnya cari istilah itu sebenarnya pekerjaan dedemit dalam merajut kolor.  Sudah jelas amanah Pasal 33 UUD 1945 adalah :

(2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, 

(3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Mka wajar jika BP Migas itu dibubarkan karena dia hanya pelaksana dari hilir ke hulu. Pantas pula Petral dibubarkan karena ya itu tadi, logika sehat  terbelit dedemit.

Presiden tidak perlu menangani secara langsung karena sudah ada pembantu yang khusus menangani migas. Kedudukan migas sama pentingnya dengan pengelolaan keuangan negara. Hajat hidup orang banyak juga ditopang oleh migas. Sederhana menurut logika seorang dalang, membentuk kementerian khusus ini tidak akan bertentangan dengan UU BUMN jika aturan itu dirasakan sebagai penghalang. Lalu jika kementerian ini akhirnya menjadi lendir yang dihisap banyak orang, Presiden tinggal pecat dan angkat orang yang mempunyai karakter NKRI yang sedalam lautan.

Anda bertanya, apakah Pertamina tidak mampu menangani migas? Pertamina pasti mampu. Yang menjadikan Pertamina sulit adalah jerat akar wit asem terlanjur basah.

Demikianlah. Wassalam
sumber gambar : https://www.pinterest.com/pin/294282156883069216/

Tinggalkan Balasan