KPK, Jangan Berpolitik !!

Terkait pemberitaan di media tentang beberapa calon kepala daerah yang masuk dalam radar KPK, ini seperti sebuah mimpi buruk.

Mengapa? Karena sering berhembus di setiap kali menjelang Pilkada. Ahok dengan Kasus Sumber Waras, Anies juga dengan kasus yang lain, Ganjar mungkin terjerat E-KTP. Mungkin juga Nurdin Halid dan sebagainya.

Lambat laun akhirnya ada semacam dorongan tenaga inti eh pemikiran bawah sadar jika KPK beraksi karena pesanan. Jika “ada pesanan” itu memang benar ada, ya akhirnya tidak ada satu pun lembaga yang steril dari demit berlendir. Meskipun nantinya ada tanggapan dari KPK, tetap saja opini akan susah digugurkan dalilnya. Karena terlanjur basah.

Apakah hembusan dari KPK memang sebuah siasat atau lahir dari keputusan matang?
Mungkin saja. Dengan awam kita dapat mengatakan “kebetulan saja diumumkan menjelang pilkada.” Kalau mau berpikir baik ya mungkin pemanggilan, pengusutan dan lain-lain terkait penegakan aturan sebaiknya dilakukan sebelum terhambat birokrasi. Karena jika sasaran atau tersangka telah dilantik sebagai kepala daerah maka yang terjadi adalah birokrasi akan menghalangi proses penyelidikan.

Lalu kapan sebaiknya pengumuman disampaikan? Tidak perlu disampaikan ke khalayak luas. Itu menjadi tugas partai politik untuk memastikan calon yang diusungnya tidak dalam dekapan lendir demit.

Yang menjadikan lendir itu susah diurai karena terlanjur membelit banyak pihak. Dengan satu kesatuan kepentingan, akhirnya kesalahan figur ditoleransi. Sedangkan “toleransi” atau pemaafan ini lebih mirip tukar kasus. Dan sebenarnya kita tidak ingin hal itu terjadi.

Contoh begini, A terlibat kasus yang masuk dompetnya 50 juta. KPK tahu setelah melacaknya. Akan tetapi B terlacak punya bini gelap berjenis demit 150 juta. Secara pemikiran secangkir kopi, B harus diusut. Akan tetapi saya  percaya ada skala prioritas dalam keputusan di setiap penangkapan. Sehingga entah A atau B yang diadili, sebaiknya kita tidak melebar ke lingkup KPK tebang pilih.

Kecuali OTT.

Bagaimana KPK menetapkan prioritas? Tentu saja itu urusan internal KPK. Tulisan ini hanya mengingatkan KPK agar tidak memasuki arena politik. Maka dari itu sejumlah kemungkinan ya saya utarakan agar dapat menjadi bahan belajar.

Sekarang…

Kita bayangkan penangkapan atau penahanan itu di masa kampanye. Bagaimana rumitnya memutuskan calon pengganti? Antar partai politik akan kelabakan dan mungkin ngomel kesana kemari. Situasi makin gaduh. Ditambah para pendukung paslon jika demo kesana kemari. Sangat rawan kerusuhan horisontal.

Biaya sosial sangat mahal bila itu terjadi.

Lalu bandingkan jika penahanan itu seusai pelantikan, wakil kepala daerah bisa segera mengisi kekosongan jabatan kepala daerah.

Penutup.
Sebagai Penjaga Gardu Wit Asem.
Saya mengajak segenap anak bangsa untuk melakukan pengawasan pada KPK. Sebagai anak negeri, kita tidak boleh sedikitpun kendur dalam tugas ini sekalipun negara tidak pernah meminta. Tetapi menjaga negara dari bayangan hitam adalah kewajiban kita semua.

Demikianlah. Wassalam

Sumber gambar :
http://universal-monsters-cinematic-universe.wikia.com/wiki/Van_Helsing

Tinggalkan Balasan