Kuota Internet dan Pendidikan di Indonesia

Langsung saja karena sudah banyak kajian tentang makna pendidikan.

Selama ini kita mengenal dua kelas penyelenggara dalam sistem pendidikan. Kelas pemerintah, terwakili oleh sekolah berlabel negeri, dan kelas swasta.

Sering ada yang bertanya, mengapa harus ada sekolah swasta jika pendidikkan itu menjadi tanggung jawab negara? Menurut penanya, seharusnya istilah swasta tidak boleh digunakan atau harusnya ditiadakan lagi di masa mendatang.

Yup, tentu saja menghilangkan sekolah swasta itu bukan masalah mudah. Selain terkait dengan investasi jumlah besar juga membawa serta nasib guru dan karyawannya.

Dan dalam kesempatan ini, kita dapat berharap ada jawaban resmi dari kementerian terkait atas pertanyaan diatas.

Kemudian, apakah anggaran pendidikan di negara ini sudah mencapai 20% dari APBN? Jujur, kita tidak atau jarang membaca debat atau diskusi hebat antara wakil rakyat dengan pemerintah untuk masalah penting seperti ini. Setiap hari yang tersaji adalah saling ejek dan hina antar pengusung capres. Bagi saya itu berarti buah kegagalan pendidikan.

Keberhasilan pendidikan, baik secara sistem maupun individual, dapat dilihat dari gaya debatnya atau diskusinya.

Dalam tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah, keruwetan menata anggaran sudah tentu pasti ada. Apalagi di tingkat levih tinggi. Hanya saja yang menjadi masalah dari waktu ke waktu adalah nihilnya kejujuran. Nelangsa!!!

Maksudnya adalah pada masa Orba, pendidikan Indonesia dari tahun ke tahun ya seperti itu. Tingkat buta huruf sangat tinggi dan tidak sebanding dengan hutang negara. Di era 2004-2014, juga belum menyentuh angka 20% dengan hutang yang tak kalah tinggi. Lalu bagaimana dengan era 2014-2019? Tentu saja tidak cukup dengan slogan “Ganti Presiden”.

Baiklah, ini sebuah tantangan. Anda berkata Ganti Presiden itu adalah hak anda. Dan berilah masukan bagi negara ini, bagi bangsa ini agar dapat memvuat sistem pendidikan yang lebih baik.

Susah?

Tentu saja. Karena berkata Ganti Presiden itu semudah cari warung kopi yang memberi fasilitas wifi gratis. Tetapi berpikir untuk memajukan pendidikan Indonesia, lalu menyampaikan pada khalayak umum itu jauh lebih sulit jika dibandingkan menjadi seorang gubernur.

Rp 4000 trilyun adalah jumlah yang luar biasa banyaknya dalam benak seorang juru bekam. Ada sebuah filosofi ” wani urip, kudu wani utang” (berani hidup, harus berani hutang). Artinya tidak ada yang perlu ditakutkan dengan hutang sebesar itu.  Tetapi dalam masalah ini, pertanyaan adalah : apakah nilai sebesar itu sudah mendukung 20% untuk pendidikan?

Demikianlah. Wassalam

Post Author: ki banjar asman

Gemar membaca dan menulis. Membekam adalah kegiatan positif selain menikmati kopi di pojok banyak warung. Mempunyai sekte atau aliran "Bisnis Kebangsaan".

2 thoughts on “Kuota Internet dan Pendidikan di Indonesia

    pandu

    (3 April 2018 - 08:38)

    apakah slogan “orang miskin dilatang sekolah ?” masih berlaku ?
    di blitar kota (bukan kabupaten)kuto cilik kang kawentar
    biaya pendidikan “gratis” dan semua fasilitas termasuk seragam sepatu kaos kaki tas dan bahkan sepeda untuk yg smp gratis
    sempat juga tingkat sma gratis namun diambil alih kanwil jatim dan protes & petisi dr walikota beserta warga pun gagal

    kota kecil seperti blitar aja bisa knapa kota yg lain gk bisa ?
    dan seharusnya pemerintah propinsi & pusat bisa mencontoh yg sudah dilakukan kota sekecil blitar

    wasallam

    ki banjar asman

    (3 April 2018 - 10:44)

    Gratis dan berbayar. Mirip warung kopi layanan wifi gratis. Perbedaannya ada di anggaran. Seberapa besar anggaran bagi pendidikan? Bagaimana alokasinya?
    Bagaimana pengawasannya?
    Susah untuk menjawabnya karena memang tidak ada keterbukaan dari para pemangku kebijakan.

    Salam ninja hitam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *