Berantas Korupsi Harga Mati!

Napi Koruptor Maju Sebagai Legislator

Bahaya laten bagi republik ini adalah mental pencuri. Korupsi adalah istilah kekinian. Sebuah rencana telah bergulir agar koruptor tidak diijinkan berlaga sebagai legislator. Dan sebaiknya ditambahkan juga untuk dilarang maju dalam pilkada. Tidak perlu menimbang masa hukuman. Vonis pengadilan di bawah setahun sudah cukup untuk melarang koruptor berlaga dalam pemilu. Seekor kambing tidak akan jatuh dua kali pada lubang yang sama. Artinya jika rencana itu akhirnya tidak segera disahkan sebagai peraturan maka sama saja dengan mengambingkan rakyat republik.

Seharusnya yang terjadi adalah setiap napi koruptor diwajibkan bekerja paksa di setiap penjuru negeri. Entah sebagai penyuluh pertanian atau penjaga perbatasan.

Sejarah mencatat salah seorang calon dalam Pilkada Sulsel pernah terhukum sebagai koruptor. Logika sudah bergeser tempat. Dan jika ia terpilih sebagai Kepala Daerah, entahlah apa yang akan terjadi! Nasi tidak dapat digusur.

Anggota legislatif memegang peran penting dalam mengatur kehidupan sosial. Sementara tatanan sosial bernegara dikawal oleh sejumlah peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan sebagainya. Keinginan untuk mengulang kembali perbuatan nista akan selalu ada. Godaan untuk menumpuk lembaran-lembaran rupiah akan berkelebat secara terus menerus dalam benaknya. Bahkan menjadi kabar buruk jika ia kembali terpilih lalu mengubah serangkaian aturan yang mengekangnya. Ia telah belajar untuk lolos dari aturan tetapi para pemilih selalu terlena dalam nikmat sesaat dan buaian janji plastik.

Usulan yang lebih masuk akal adalah pembatasan masa jabatan bagi anggota dewan. 2 periode sudah terlalu banyak bagi seorang anggota dewan. 2 periode akan membatasi jaringan mafia yang yang beredar di bawah kolong meja kerja. Argumen pergeseran dari DPRD Propinsi ke DPR tidak dapat diterima karena label sebagai anggota dewan telah disematkan sejak pertama kali terpilih. Apabila ia menjadi kutu loncat dengan pindah partai politik maka alasan itu tetap wajib ditolak.

Memotong jaringan dan memutus jalur korupsi dengan pembatasan masa jabatan akan menjadi efektif. Ditambah apabila para pemilih tegas menghukum partai yang lembek pada kader yang korupsi.

Korupsi adalah pelancar pembangunan. Ungkapan dungu dari orang dungu jika kalimat itu memang pernah membahana.

Lalu bagaimana jika ia terbukti tidak bersalah di kemudian hari? Negara wajib merehabilitasi nama baiknya dan wajib mengembalikan semua yang pernah disita. Yang pasti adalah tidak ada tindakan korupsi dalam keadaan di bawah ancaman pihak lain. Korupsi dilakukan dengan kesadaran, dengan merumuskan berbagai strategi, dengan koordinasi pihak-pihak yang terkait.

Indonesia, kalian berani?

Beberapa partai terutama yang baru turut serta dalam Pemilu lantang berkata anti korupsi. Yang perlu diperhatikan adalah godaan yang ada di dalam gedung dewan. Seseorang dapat saja berubah menjadi malaikat dalam semalam. Dan dengan peluang yang sama, ia dapat menjadi iblis dalam semalam.

Perkumpulan Koruptor Indonesia, dapat dibayangkan betapa gawat nasib bangsa Indonesia jika anggota-anggota Perkumpulan Koruptor Indonesia melakukan reuni. Berbincang-bincang tentang peluang untuk kembali mencuri. Atau merekrut anggota baru sebagai kader.

Membangun negeri ini tidak cukup hanya dengan membangun secara fisik. Perbaikan mental adalah kewajiban yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

Bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya !!

 

 

 

Sumber gambar https://pekantoran2012.wordpress.com/2012/11/07/image/

Tinggalkan Balasan