Termehek-mehek ala Politik Indonesia

Sependek pengamatan yang telah dilakukan memang sepintas belantara politik dalam negeri cukup dinamis. Fluktuatif. Perektif. Akan tetapi apabila kita kaji lebih jauh, malah yang terjadi adalah sebaliknya. Politik dalam negeri lumayan amputatif. Manipulatif. Hiperaktif.

Jika cermat mengamati, nyaris tidak ada gejolak yang alamiah dalam sosial politik Indonesia. Satu peristiwa, hampir selalu ada dalang yang membuat gelombang. Mari mencoba melakukan telaah selain Pilkada DKI. Satu contoh, saat bekas koruptor dibolehkan maju sebagai calon pemimpin daerah maka jarang sekali muncul di media tentang penolakan. Kenapa dan mengapa penolakan tidak terjadi? Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa media besar juga seperti tidak peduli? Sedangkan fungsi pers adalah sebagai penyeimbang. Kontrol. Akhirnya tidak salah apabila ada orang berkata,”Media pun mendukung praktek manipulatif dalam politik.”

Contoh baru adalah Peringatan Hari Buruh. Sebenarnya juga mengherankan bila akhirnya peringatan ini menjadi panggung politik. Ada kontrak politik yang terjadi pada peringatan itu digelar. Sedangkan konstitusi tidak memberi tempat bagi “kontrak politik” untuk merubah takdir. Taruh misal, A bersepakat dengan B untuk sebuah kontrak politik. Lalu A tidak menjalankan kontrak politik itu pada masa jabatannya. Dan apa yang bisa dilakukan B?

Menggugat?

Menurunkan si A sebagai yang terpilih?

Sementara untuk menjawab dua pertanyaan diatas tentu bukan pekerjaan mudah. Mengapa? Karena faktor penentu terpilihnya A tidak mutlak disebabkan oleh B.

Artinya disini adalah kontrak politik adalah perjanjian konyol yang dilakukan dengan sadar. Dan tidak perlu marah-marah apabila ada orang mengatakan jika kontrak politik adalah sisi lain manipulatif. Beda lagi jika B akan menuntut A di sidang akhirat. Kalau itu sudah mutlak karena setiap perbuatan akan dimintai tanggung jawab. Hukum karma menurut rekan dari Budha dan Hindu.

Dan juga mungkin akan muncul perasaan bangga dalam diri B karena A bersedia terikat dalam kontrak yang diajukan. Sedangkan dalam politik itu hanya kepentingan saja yang abadi. Anda pilih saya, setelah itu apapun yang terjadi ya biarlah terjadi. Sesederhana itulah jika ingin mengerti maksud kontrak politik.

Ada yang menganggap kontrak politik adalah sama dengan perjanjian jual beli. Kalau politik itu sebuah benda yang mempunyai wujud fisik, maka pendapat itu bisa dianggap benar. Akan tetapi, politik adalah politik. Jika politik dianggap sebagai jasa maka susah untuk dimengerti mengenai jasa apa yang ditawarkan. Bila A terpilih sebagai Kepala Watak (setara kabupaten di jaman sekarang), maka dia wajib melakukan sederet pekerjaan bagi B. Artinya yang bukan bagian B berarti tidak mendapat jatah. Sesempit itu? Bisa ya, bisa tidak. Karena bisa jadi di tempat lain, si A melakukan kontrak politik yang isinya justru bertentangan dengan kontrak bersama B.

Lalu di dalam simalakambing semacam itulah biasanya dan sulit dibuktikan adalah adanya peran intelektual yang membayangi.

Peran intelektual semacam ini sungguh bila dirasakan memamg seperti siluman. Tidak dapat diraba. Tidak dapat dilihat. Tetapi dapat dicium kehadirannya. Mengapa peran intelektual itu harus ada? Karena ada kepentingan. Dan demi keselamatan kepentingannya itu maka acap kali dia bermain dengan dua pola yang berbeda. Baik sebagai kiper maupun striker.

Dan beberapa bulan ke depan, sosial akan menjadi bahan yang mantap digunakan untuk mengolah emosional para pendukung individu. Emosi pendukung individu memang labil secara emosional. Akan tetapi dalam tataran tertentu mereka mempunyai sisi yang matang. Emosi labil bisa terlihat dari mudah mewek, ngambek atau indikasi yang lain seperti mengancam. Dan susahnya kalau pendukung labil ini mempunyai pengikut yang banyak di media sosial. Sudah tentu sedikit banyak akan mempengaruhi emosi massa di medianya. Manipulatif lagi atau bagaimana? Karena gagap saat menelan pil KB (Kelola Batin) maka dapat membawa KB yang lainnya (kerugian batiniah) bagi pemujanya.

Drama lagi yang terjadi kan? Termehek-mehek.

Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ini tidak melulu terkait dengan kesejahteraan. Tetapi juga ketenangan, tenteram kerta raharja. Tidak menulis atau memunculkan opini-opini yang berdampak buruk itu aplikasi sederhana. Berukuran mini berakibat maksi.

Bangsa ini akan mencapai kemajuan lebih cepat apabila sekarang berhenti berkata,”

kamu kecebong, aku kampret.

Kamu kampret, aku kecebong.”

 

Berhentilah, karena kita adalah Indonesia.

Dia saudara, hormatilah.

Dia berbeda, hargailah.

Dia terbelah, rekatkanlah.

 

Demikianlah. Wassalam.

 

 

 

Sumber gambar http://adiwirasta.blogspot.com/2009/07/kontrak-politik-kerja.html

Tinggalkan Balasan