Politik antara Pengabdian dan Ketamakan

Singkat saya tuliskan.

Bahwa politik lebih sering diartikan sebagai cara busuk untuk memuaskan keinginan lahiriah atau jasmani. Penyempitan makna seperti itu tentu saja tidak dapat disalahkan atau juga tidak dapat dibatasi. Setiap orang yang berpendapat seperti itu pun memiliki contoh buruk yang dapat ia berikan pada kita setiap saat.

Hakekatnya politik adalah salah satu jalan untuk menyelenggarakan kehidupan umum untuk menjadi lebih sejahtera dari waktu ke waktu. Puncak dari tujuan politik adalah kekuasaan. Dan tentu saja kita tidak dapat memungkiri bahwa banyak orang yang melakukan siasat apapun untuk meraih kekuasaan. Bahkan kini pun banyak berdiri sekolah-sekolah politik. Penghormatan patut dihaturkan apabila sekolah-sekolah politik tersebut lebih mengutamakan landasan pemikiran atau penguatan ideologi, terutama ide kebangasan dan bernegara. Namun apabila sekolah-sekolah politik itu bertujuan untuk bagaimana cara mencitrakan diri lalu terkenal dan terpilih, kita telah dewasa untuk menentukan sikap.

Politik sebagai pengabdian.

Kita tidak dapat menghakimi sebuah cara yang mungkin berjenis busuk hanya karena cara tersebut menyalahi nalar sehat dan etika. Inti sebuah pergerakan politik adalah menghubungkan satu titik dengan titik yang lain  untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kita mengenalnya sebagai “tidak ada yang abadi dalam politik kecuali kepentingan.” Dengan demikian, pada kepentingan siapa para pelaku politik berpihak maka kita akan segera dapat menentukan sudut pandang. Misalkan keputusan politik yang lebih mengarah pada kebijakan atau pelayanan masyarakat umum tentu dapat kita maklumi sekalipun ditempuh melalui cara yang tidak biasa.

Koreksi yang dilakukan masyarakat akan menjadi sisi yang mampu mengimbangi kebijakan pemerintah dalam mencapai keadilan sosial.

Politik sebagai Keserakahan

IInilah yang sangat dikhawatirkan masyarakat umum. Bahwa pekerja politik menetapkan kebijakan yang mengandung dasar hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Yang paling menyedihkan adalah pada bagian “Keserakahan” inilah hak-hak rakyat dilanggar dan kewajiban utama pelaku politik diabaikan. Salah satu contoh adalah Bank Century dan E KTP. Contoh lain adalah DPRD Malang yang berjaya mengirimkan empat puluh lebih anggotanya ke jurang nista.

Akhir kata.

Menggali kembali nilai luhur yang sebenarnya berakar sangat dalam menjadi satu bagian penting dalam kegiatan mengolah kekuasaan. Ajaran agama dan tata krama budaya sebenarnya telah cukup untuk mendorong pekerja politik untuk membenahi kembali pandangannya. Kepentingan rakyat bukanlah pekerjaan sambil lalu yang baru dikerjakan pada saat tahun anggaran hampir usai. Bukan pula mengadakan berbagai proyek agar anggaran terserap habis, namun bagaimana pekerja politik benar-benar memusatkan budi dan nalar untuk sebuah pengabdian.

 

Demikianlah. Wassalam

 

Tinggalkan Balasan