Hak Angket KPK adalah Rakyat melawan Wakil Rakyat

 

Berikut ini adalah nama-nama anggota yang ikut memberi persetujuan atas usulan hak angket :

26 nama yang ikut meneken usulan hak angket KPK adalah sebagai berikut:

Fraksi Partai Golkar
Syaiful Bahri Ruray
Endang Srikarti Kandayani
Agun Gunandjar
Anton Sihombing
Noor Achmad
Ridwan Bae
Muhammad Nur Purnamasidi
Nawafie Saleh
Ahmad Zacky Siradj
Adies Kadir

Fraksi PDIP
Masinton Pasaribu
Eddy Wijaya Kusuma

Fraksi PKS
Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR)

Fraksi Partai Gerindra
Desmon J Mahesa

Fraksi PPP
Arsul Sani

Fraksi PAN
Daeng Muhammad

Fraksi NasDem
Taufiqulhadi
Ahmad Sahroni

Fraksi PKB
Rohani Vanath

Fraksi Partai Hanura
Dossy Iskandar
Dadang Rusdiana
Djoni Rolindrawan
Samsudin Siregar
M Farid Al Fauzi
Ferry Kurniawan
Frans Agung Mula Purba

Kita sepenuhnya tentu setuju bahwa proses hukum yan sedang dijalankan oleh KPKP tidak boleh diintervensi oleh siapapun di negara ini,termasuk Presiden selaku kepala negara.

Dan pada titik ini,kita akhirnya mengetahui siapa kawan dan siapa lawan dengan adanya hak angket yang diajukan. Apapun dalil yang mereka ajukan itu tak lebih dari upaya pengalihan isu dari sebuah kenyataan bahwa mereka mempunyai kepentingan untuk menyelamatkan Setya Novanto dan kepentingan lain yang belum terungkap saat ini.

Tetapi menarik jika diperhatikan nama-nama inisiator hak angket.

Ridwan Bae dan Adies Kadir, adalah orang yang menjadi pemain cadangan di saat-saat terakhir sidang MKD dalam kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Setya Novanto. Kedua orang ini meminta MKD untuk menganulis hasil keputusan sebelumnya dengan mempersoalkan legal standing Sudirman Said. Artinya, bila kita lihat sejarah maka memang hak angket ini adalah dalam misi penyelamatan Setya Novanto.

Sekalipun pada akhirnya Ridwan bae dan Adies Kadir meminta hukuman berat untuk Setya Novanto tetapi kita juga harus paham bahwa hukuman berat itu adalah sebuah aksi penyelamatan di panel. Karena hal ini sesuai dengan aturan Pasal 19 ayat 3 tentang tata Beracara MKD bahwa jika seorang anggota DPR dijatuhi hukuman berat, MKD harus membentuk panel. Dan drama Papa Minta Saham berakhir dengan surat pengunduran diri dari Setya Novanto dengan satu catatan miring yaitu MKD TIDAK menghasilkan keputusan apapun.

Fahri Hamzah, entah siapa yang diwakili karena sudah dipecat oleh PKS. Kalau nama ini sih kita harus maklum ya karena memang sekutu dekat sama Setya Novanto. Mungkin ketok palu persetujuan hak angket adalah prestasi terbesar Fahri Hamzah sepanjang hidupnya. Prestasi besar lainnya adalah mempopulerkan kembali kosakata “babu”.

Desmond J Mahesa,  sebuah nama yang telah dilaporkan tentang kasus dugaan penistaan Nabi Muhammad oleh Alinasi Nasional 98 dengan laporan nomor LP/1146/XI/2016 tanggal 16 November 2016. Dan kasusnya pun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian.

Tentu saja tindakan Desmond untuk turut serta dalam mengusulkan hak angket ini bertentangan dengan instruksi Gerindra. Waketum Parta Gerindra, Arif Poyuono mengatakan bahwa Gerindra berusaha melindungi KPK dari segala macam intervensi. Desmond pasti mempunyai alasan kuat hingga akhirnya setuju dengan hak angket. Jika merunut kasus Papa Minta Saham malh yang terjadi adalah Desmond berseberangan dengan Setya Novanto. Dan Desmond juga yang meminta Setya Novanto mundur dari Ketua DPR. Tetapi sangat mudah menduga keterlibatan Desmond J Mahesa dalam mega korupsi ini.

Begini, hak angket yang dilakukan DPR inni tidak terkait dengan kebijakan pemerintah dan KPK juga bukan lembaga di bawah naungan pemerintah. KPK adalah lembaga independen jadi hak angket itu sendiri sudah menyimpang dari tujuan sebenarnya. Hak angket ini diadakan agar KPK membuka BAP Miryam sedangkan membuka BAP di depan publik sama dengan memberi kesempatan calon terdakwa untuk membersihkan jejak dan menghilangkan barang bukti.

Dan Taufiqulhadi telah membantah bahwa sebenarnya hak angket ini adalah salah satu tujuan pengawasan. “Yang benar adalah semua yang kita nilai perlu dipertanyakan, seperti apakah sudah tepat penggunaan anggaran, apakah ada kebocoran atau membocorkan penyidikan, seperti itu, tidak ada hal yang luar biasa,” tambahnya.

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39730365

Jadi ya pantas saja nama Taufiqulhadi ada di dalam daftar inisiator hak angket. Logika sederhananya adalah jika tidak terlibat mengapa ngotot ada hak angket? Mengapa tidak dilakukan saja dengar pendapat dengan pimpinan KPK? Dalam kasus hak angket ini, jujuir saya katakan saya sulit untuk berprasangka baik.

Penutup

Jadi sebetulnya sangat menarik apakah nama-namadiatas juga mendapat bagian dari mega korupsi e-ktp atau hanya sekedar melindungi dengan ikhlas atau mendapat tekanan dari rekan-rekan mereka yang terindikasi melakukan korupsi?

Mari lawan korupsi dengan opini sehat dan jangan memilih nama-nama diatas dalam pemilu berikutnya.

 

 

Salam Indonesia

 

tulisan ini terpublikasi di https://seword.com/politik/hak-angket-kpk-adalah-rakyat-melawan-wakil-rakyat/

One thought on “Hak Angket KPK adalah Rakyat melawan Wakil Rakyat

Add yours

  1. Ping-balik: Lawan Hak Angket KPK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog di WordPress.com

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: