(Analisis) Alasan Dibalik Koalisi Aburizal Bakri dengan Jusuf Kalla di Pilkada DKI 2017

Aburizal Bakri, politisi berusia 70 tahun ini pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004. Di masa itu, Aburizal Bakri mencabut subsidi BBM sebesar 3% untuk kemudian subsidi ini disalurkan dalam program Bantuan Langsung Tunai. Dan sebenarnya tak perlu kita heran atau menyalahkan presiden yang menaikkan harga BBM toh setiap presiden di era reformasi memang menaikkan harga BBM. Saya berikan satu contoh :

Tahun 2004 hingga  2013, BBM telah tiga kali mengalami perubahan harga. Bulan Maret 2005, premium yang semula Rp 1.810/liter naik Rp 600 dan menjadi Rp 2.400/liter sedangkan solar dari Rp 1.650/liter naik menjadi Rp 2.100/liter.

Kemudian pada bulan Oktober 2005 harga premium menjadi Rp 4.500/liter, solar dari Rp 2.100 menjadi  Rp 4.300 per liter. Sedikit bermain roler coaster ternyata bapak presiden yang satu ini gemar membuat orang lain senam jantung hahaha…

Lalu kemudian Mei 2008, harga premium kembali  naik dari Rp 4.500/liter menjadi Rp 6.000/liter. Solar juga  naik dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500/liter.

Apalagi jika dibandingkan dengan jaman Soeharto saat menjadi presiden. Saat itu memang kesannya biaya hidup murah dan sejahtera. Tapi wajib diingat, bahwa saluran televisi hanya TVRI sampai lahir RCTI di era 1990. Papua juga masih tertinggal satu abad dengan Jawa. Madura juga terpisah dengan Jawa. Telepon genggam juga tidak dikenal seperti sekarang ini. Dan yang patut diingat adalah harga BBM justru lebih mahal jika dibandingkan dengan harga minyak mentahnya. Sekitar tahun 1992, harga premium masih Rp 550/liter dan harga minyak mentah dunia masih 17 dolar per barel. Kemudian tahun 1993, harga premium menjadi Rp 700/liter dan harga minyak mentah masih 17 dolar per barel. Selisih Rp 150 kemana kalau harga bahan bakunya tetap?

Piye,sih enak jamanku toh? wkwkwk..

Jadi paham ya dan jangan lagi ngomel-ngomel dengan semua salah Jokowi. Saya ambil data seperti itu agar orang yang selalu menyalahkan Presiden Joko Widodo tentang harga BBM yang semakin tinggi karena fakta dan sejarah toh setiap presiden juga menaikkan harga BBM. Tentu dengan alasan-alasan yang sesuai konstitusi.

Balik ke Aburizal Bakri.

Lumpur Lapindo pada 29 Mei 2006 telah menyeret Aburizal Bakri yang saat itu masih duduk di jajaran Kabinet SBY. Bencana ini sebenarnya adalah kelalaian PT.Lapindo Brantas namun pemerintahan SBY-JK justru menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Peraturan ini menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk membiayai dana sosial kemasyarakatan yang timbul di luar peta area dan biaya-biaya penanganan masalah infrastruktur lumpurLapindo  di  Sidoarjo.

Seharusnya kejadian yang mutlak menjadi tanggung jawab Aburizal Bakri akhirnya malah dibebankan kepada negara. Artinya, bencana Lapindo adalah bencana nasional. Musibah lumpur Lapindo ini akhirnya setara dengan musibah yang diakibatkan letusan Gunung Sinabung. Bedanya kalau Gunung Sinabung meletus itu bukan karena kelalaian mengebor tanah. Sedangkan lumpur Lapindo menyeruak keluar karena kelalaian dalam mengebor atau semacamnya.

http://www.kompasiana.com/jusufkalla/solusi-untuk-lumpur-lapindo_54fd8436a333115e16510005

Akhirnya berdasarkan Peraturan Presiden diatas maka negara atau uang rakyat harus dipakai untuk membantu Aburizal Bakri. Selama 2007-2009, Rp 795  milyar dikeluarkan untuk memberi bantuan akibat kelalaian pengeboran di Sidoarjo. Kesimpulan sementara adalah penggunaan APBN waktu itu yang diperuntukkan memberi bantuan kepada korban Lapindo itu menyalahi UU 23/1997 dan PP 27/1999.

Sampai disini belum paham kenapa Aburizal Bakri harus bergabung dengan Jusuf Kalla di Pilkada DKI?

Di kasus Lumpur Lapindo, siapa yang mengusulkan Peraturan Presiden nomor 14 Tahun 2007? Yang kemudian menyebabkan Rp 795 milyar uang rakyat harus dikeluarkan untuk membantu Aburizal Bakri?

Jadi begini, di masa itu, jika Rp 795 milyar itu adalah hutang luar negeri maka kita (negara) lakukan hutang agar Aburizal Bakri tidak mengeluarkan uang sebagai ganti rugi pada korban lumpur Lapindo. Dan jika jumlah itu adalah pajak maka ya memang harus bersabar dulu untuk tidak membangun jalan atau infrastruktur lainnya supaya Aburizal Bakri tidak keluar duit ganti rugi Lumpur Lapindo.

Alasan lain bergabungnya dua orang ini adalah faktor kehadiran The New Cut Nya Dien. Saya perkenalkan Sri Mulyani Indrawati. Wanita berkarakter kuat dan berlian Indonesia ini berani menutup rekening liar sejak 2007. Sekalipun beliau berada di luar kabinet untuk beberapa waktu akan tetapi prestasi penutupan rekening liar jelas tidak membuat banyak politisi bahagia. Pendekar wanita yang dihormati semua kawan dan lawan bersedia pulang ke tanah air adalah sebuah wujud dari sebuah nasionalisme. Banyak orang yang menganggap SMI berpaham neoliberal atau neotradisional atau neoantikorupsional dan neo-neo yang lain. Yang pasti hanya satu hal, Sri Mulyani Indrawati sangat gigih menentang korupsi. Bila anda melihat seseorang berseberangan dengan SMI, ya kemungkinan adalah titik titik

Kemungkinan besar yang terjadi adalah bila Presiden Joko Widodo tidak lagi menjabat untuk periode 2019-2024, maka kemungkinan besar nama Sri Mulyani Indrawati tidak akan pernah ada di jajaran kabinet presiden baru itu.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada.

Relakah kita serahkan negara dan bangsa ini kembali ke masa keemasan korupsi?

Salam Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog di WordPress.com

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: