Meraba Kemungkinan Intervensi Presiden dalam Kasus Rizieq FPI

Surat Penghentian Penyidikan atas suatu perkara pidana atau biasa disebut sebagai SP3 ini merupakan wewenang penyidik dari Polri dan penyidik PNS.

Perihal SP3 ini telah diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUH Acara Pidana. Sesuai dengan isi pasal tersebut, maka penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan syarat :

  1. tidak terdapat bukti yang cukup
  2. Perkara yang diajukan ternyata bukan perkara pidana
  3. Tersangka meninggal dunia, perkara pidana telah kadaluarsa dan atau tersangka telah mendapat vonis hakim (artinya tersangka telah mendapat vonis hakim untuk perkara yang sama).

Dalam kaitannya dengan kasus yang dialami Rizieq FPI, ada pihak yang meminta presiden untuk menghentikan kasusnya. Sebetulnya permintaan ini lucu dan menunjukkan sikap yang tidak dewasa, tetapi saya tidak ingin mengulas hal ini dari segi kejiwaan. Karena setiap orang dewasa tentu tahu bahwa berani berbuat tentu harus berani bertanggung jawab. Ada pihak yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pesanan pihak tertentu atau ada tekanan dari pihak penguasa, dan tudingan ini justru memperlihatkan kebiasaan buruk para penuduh yang gemar mencari kambing congek dalam tumpukan pisang.

Baiklah. Kita stop membahas segala macam ancaman ataupun komentar tak masuk akal dari para pemohon penghentian perkara karena hanya akan membuang energi dan menjadikan kita semakin jarang menggunakan akal sehat.

Intervensi Presiden dalam Perkara Pidana

Dalam pasal 14  UUD 1945 setelah amandemen disebutkan bahwa

  1. Presiden memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
  2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jadi sementara ini kita simpulkan bahwa presiden tidak mempunyai hak untuk menghentikan penyidikan atas suatu perkara pidana. Sebagai contoh, presiden telah melakukan hal yang benar dan sesuai dengan amanah konstitusi dengan tidak melakukan campur tangan dalam kasus Al Maidah 51. Bila kita mau jujur, terlepas dari pendapat pro dan kontra, kasus Al Maidah 51 yang dialami Basuki Tjahaja Purnama adalah masalah sederhana. Namun ada satu atau beberapa pihak yang menjadikan kasus itu ribet dan gaduh berkepanjangan.

Dan dari sisi lain, kita menjadi saksi bahwa justru intervensi itu dilakukan oleh sekelompok orang dan buruknya ada wakil rakyat yang turut bergabung dalam kelompok itu. Aksi togel411 telah tercatat oleh sejarah bahwa wakil rakyat telah melakukan intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan. Perlu saya ingatkan kembali, tanggal 7 Oktober 2016 adalah tanggal Ahok dilaporkan oleh PP Pemuda Muhammadiyah terkait pernyataan Ahok yang dinilai melakukan penistaan agama. Dan sejak laporan itu masuk tentu pihak kepolisian akan menindaklanjuti bersamaan dengan sejumlah laporan yang sama. Penting dan catat ini, konstitusi di negara ini tidak pernah memberikan batas waktu pemberkasan suatu perkara.

Balik ke judul lagu.

Dalam kasus tersebut, presiden tidak memberikan perintah penghentian penyidikan kepada jajaran yang berada dibawahnya. Artinya, presiden telah meletakkan tradisi baru untuk tidak mencampuri dugaan atas pelanggaran pidana. Dan seharusnya hal ini berlaku bagi orang selain Basuki Tjahaja Purnama. Ada semacam kekhawatiran akan menjadi contoh buruk bila presiden melakukan intervensi dalam kasus pidana. Kesan bahwa presiden sedang memainkan hukum akan segera nampak di permukaan.

Saya katakan bermain-main dengan hukum ini karena sejarah pernah menulis dalam biografi perjalanan hidup bangsa Indonesia. Satu peristiwa yang terekam dalam tulisan ini adalah :

  1. SP 3 tertanggal 11 Oktober 1999 atas dugaan korupsi yang dilakukan mantan presiden yang bernama Soeharto.
  2. Kasus dibuka kembali pada tangga 6 Desember dengan Marzuki Darusmnan sebagai Jaksa Agung dengan presiden saat itu adalah Gus Dur. Proses ini dinyatakan oleh PN Jakarta Selatan harus berhenti.
  3. Susilo Bambang Yudhoyono kemudian membuka kembali kasus ini dengan Abdul Rahman Saleh sebagai Jaksa Agung. Dan pada tangga 11 Mei 2006 dikeluarkan lagi SP3 dengan alasan bahwa Soeharto menderita sakit permanen.
  4. Tanggal 9 Maret 2007 kasus dibuka kembali melalui jalur perdata dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hasil akhir dari kasus ini adalah Soeharto dan Yayasan Supersemar dinyatakan bersalah dan wajib membayr ganti rugi sebesar Rp 4,4 trilyun kepada negara.

Khusus point 4, saya belum tahu apakah ahli waris Soeharto seperti Tommy Soeharto beserta kakak-kakaknya juga dibebani tanggung jawab ini atau bagaimana. Saya kesulitan memperoleh informasi tentang hal ini.

Merujuk pada satu kasus diatas, akhirnya bisa dipahami bahwa SP 3 dapat keluar berkali-kali dan hal ini merupakan indikasi tentang kinerja yang buruk. Kaitan politis harus dilepaskan dari perkara pidana karena hanya akan memperburuk keadaan. Sehingga secara sepintas publik akan menilai kinerja aparat hukum yang tidak efektif dan efisien serta mempermainkan hukum. Jabatan dan integritas seorang presiden menjadi pertaruhan besar di wilayah ini.

 

Penutup

Sebaiknya Presiden Republik Indonesia memang tidak mengintervensi perkara pidana apalagi menghentikan kasusnya. Merupakan dagelan hukum jika ada pihak yang meminta presiden bersedia menghentikan kasus balada cinta Rizieq FPI. Dengan tetap mengedepankan praduga tidak bersalah, sudah jelas tidak ada ruang bagi seorang presiden untuk melakukan intervensi. Membaca ulang amanah pasal 14 UUD 1945 pasca amandemen menghasilkan satu kemungkinan besar, bahwa Presiden Republik Indonesia tidak akan melakukan intervensi dalam kasus balada cinta Rizieq FPI. Saya berharap memang tidak ada intervensi karena amanah konstitusi Pasal 28 D ayat 1 UUD  1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Secara gamblang dan jelas konstitusi menempatkan seseorang di depan hukum, lalu bagaimana dengan tim kuasa hukum Rizieq FPI? Apakah akan ngotot meminta presiden melanggar pasal diatas atau tim pengacara ini justru tidak paham isi pasal 28 D?

 

Demikianlah. Wassalam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog di WordPress.com

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: