Memahami Logika Majelis Hakim PN Jakarta Utara atas Vonis Ahok

Masih dalam kerangka kebingungan untuk memahami logika majelis hakim atas kasus Basuki Tjahaja Purnama. Keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri jakarta Utara adalah hukuman 2 tahun dan perintah untuk ditahan.

Dengan terpaksa saya menulis artikel ini agar saya sendiri tidak mengalami kegagalan paham atas hal ini. Suka atau tidak, pahit atau tidak, setidaknya saya memiliki pengertian meski sedikit tentang logika majelis hakim dan suasana persidangan yang mungkin akan secara subjektif dapat mempengaruhi keputusan.

Apakah hakim memang selalu sepakat dalam tuntutan jaksa?

Persidangan kali ini ternyata memberi bukti bahwa majelis hakim tidak selalu sepakat mengenai pasal yang diajukan oleh jaksa. Dan majelis hakim juga dapat bebas dari “setidaknya mendekati tuntutan jaksa”. Sependek yang saya telusuri dan saya baca dari KUHAP ternyata memang tidak ada ketentuan atau indikasi bahwa hakim harus terikat dengan tuntutan jaksa.

JPU menuntut dengan menggunakan pasal 156 dan hakim memutuskan hukuman berdasarkan pasal 156 a. Sebenarnya ini bukan penyimpangan karena hakim masih berada di pasal 156. Majelis hakim akan bersalah jika menggunakan pasal selain 156 dan yang terkandung didalamnya. Bahkan vonis 2 tahun itu juga masih berada dalam koridor ancaman pidana yaitu 5 tahun penjara.

Ahok dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan Pasal 156 a atas penghinaan terhadap agama (bukan penghinaan terhadap golongan) dengan pidana penjara dua tahun. Saya harus memahami bahwa ada ketentuan yang mengatur majelis hakim dalam pengambilan keputusan. Ketentuan ini ada dalam pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP :

  • sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang;
  • Musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan….”

Jadi kita harus paham bahwa hakim mendasarkan putusan pada surat dakwaan, bukan surat tuntutan jaksa penuntut umum. Ditambah lagi dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana.

Dalam perkara yang diperselisihkan, majelis hakim pasti sudah memperhatikan dakwaan penuntut umum. Jaksa Ali Mukartono mengatakan bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Alternatif pertama adalah pasal 156 a KUHAP dan dakwaan alternatif kedua adalah pasal 156 KUHAP.

Dan majelis hakim memilih untuk menggunakan pasal 156 a dengan didasarkan pada fakta dan bukti selama persidangan. Kita mungkin heran atau tidak terima karena alasan subjektif. Kita sudah melihat gagapnya para saksi fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan. Keterangan saksi ahli pun sepenuhnya kita menyetujui saksi ahli yang meringankan terdakwa. Namun harus jujur diakui bahwa kita tidak mengetahui logika dan perasaan hakim.

Blessing in Disguise

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat 2a KUHAP menyebutkan ‘pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu,’. Dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana lagi,” kata majelis hakim dalam sidang di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017)

Berdasarkan keterangan majelis hakim diatas, sebenarnya ada blessing in disguise atas vonis 2 tahun ini. Mengapa? Karena jika terdakwa mengulangi lagi perbuatan yang sama maka bukan tidak mungkin justru hakim akan memberi putusan pidana 5 tahun dan dicabut hak politiknya. Secara subjektif dan memperhatikan kepribadian Ahok, rasanya memang mustahil akan melarikan diri dan  menghilangkan barang bukti. Akan tetapi kita tidak dapat menjamin Ahok tidak mengulangi perbuatannya sekalipun kita yakin dia tidak akan mengulanginya. Sekali lagi, keyakinan ini sepenuhnya subjektif sedangkan majelis hakim dituntut untuk objektif.

Mungkin ada yang bertanya mengapa langsung ditahan sedangkan selama pemeriksaan oleh kepolisian dan kejaksaan malah tidak ditahan. Kita harus paham bahwa ada kemungkinan pihak kepolisian dan kejaksaan menggunakan ukuran subjektif berdasarkan kerjasama Ahok dan kepribadiannya. Dan perlakuan kepolisian dan kejaksaan terhadap Ahok inilah yang mungkin saja meringankan vonis. Karena bila Ahok ditahan sejak pemeriksaan, majelis hakim bisa saja menjatuhkan vonis 5 tahun, apa alasannya? Logika saya hanya menyatakan jika seseorang sudah ditahan sejak pemeriksaan maka ada pada orang ini ada kemungkinan akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, sehingga hakim melihat hal ini merupakan alasan objektif untuk memberatkan vonis.

Di sisi lain, kejaksaan merupakan representasi dari korban (dalam kasus ini JPU merupakan wakil dari pelapor) dan JPU juga merupakan alat negara untuk menegakkan hukum agar ada ketertiban. Sehingga bila kita cermat dengan surat tuntutan JPU itu sebenarnya meringankan pihak terlapor dan hal yang sama dilakukan oleh majelis hakim. Bagi saya, ini adalah berkah terselubung. Sekalipun pahit menerima putusan hakim, tetapi selalu ada hikmah yang bisa dipetik.

 

Penutup

Kita jarang mampu memahami situasi kebatinan yang dihadapi majelis hakim dalam banyak persidangan. Kita lebih sering berada pada titik subjektif jika yang menjadi terdakwa adalah orang yang kita hormati. Hal berbeda kita terapkan pada kasus Amien Rais. Dalam banyak kasus hukum, terkadang apa yang kita pandang sebagai objektifitas, justru menjadi subjektif bagi orang yang berseberangan. Satu contoh adalah tweet Gunawan Muhammad yang sebenarnya biasa saja tetapi malah menjadikan seorang Ketua MPR menjadi seperti anak-anak. Itu hal yang wajar karena Gunawan Muhammad memberi pandangan sebagai orang luar yang tidak berkepentingan sedangkan Zulkifli Hasan adalah besan Amien Rais.

 

Demikianlah. Wassalam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog di WordPress.com

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: